OKSIBIL, MP.ID – Kunjungan kerja DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang ke Distrik Kawor mengungkap kejanggalan serius dalam pembangunan sebuah proyek Sekolah Dasar (SD). Wakil Ketua I DPRD, Yohanes Agustinus Sitokdana, ST, memimpin rombongan yang terkejut mendapati dinding bangunan SD tersebut terbuat dari seng, bukan material konstruksi yang lazim digunakan.
“Temuan ini sangat ironis. Kami mempertanyakan kualitas bangunan dan kesesuaiannya dengan standar pendidikan. Tentu, kami juga mempertanyakan apakah kontraktor melaksanakan pembangunan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui,” tegas Yohanes Agustinus Sitokdana kepada MANDALA PAPUA. ID ,Selasa, (01/10/2025).
Wakil ketua I DPRD Pegubin, Agustinus Yohanes Sitokdana, ST bersama rombongan saat memantau bangunan SD
Ketahanan Bangunan,Seng rentan terhadap korosi dan tidak sekuat material dinding permanen lainnya.Kenyamanan Siswa,Seng dapat menyebabkan suhu ruangan menjadi panas di siang hari dan dingin di malam hari, sehingga mengganggu proses belajar mengajar.
“Potensi Penyimpangan Anggaran Penggunaan material yang lebih murah dari seharusnya dapat mengindikasikan adanya upaya penghematan anggaran yang tidak semestinya atau bahkan praktik korupsi.
DPRD Pegunungan Bintang berencana memanggil dinas terkait, kontraktor pelaksana, dan pihak-pihak lain yang bertanggung jawab atas proyek ini pada minggu depan. Mereka akan dimintai keterangan mengenai alasan penggunaan seng sebagai material dinding, kesesuaian dengan RAB, dan jaminan kualitas bangunan.
Lima (5) anggota DPRD Pegubin ,Jecky Uropka,Yohanes A. sitokdana.ST,Coswin Philip Uropmabin,Andreas Kakadir,dan anton Kapropka ,saat kunker ke Distrik Kawor Pegubin
Kami akan melakukan investigasi mendalam. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, kami tidak akan ragu dan tinggal diam akan melakukan upaya-upaya untuk kemajuan daerah ,” tegas Yohanes Agustinus Sitokdana.
Kasus ini menjadi sorotan terkait pengawasan proyek pembangunan di daerah terpencil. DPRD Pegunungan Bintang menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi penggunaan anggaran daerah dan memastikan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.*(Redaksi)
Tidak ada Respon