OKSIBIL, Mandalapapua.id – Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang telah menetapkan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, dengan fokus utama pada peningkatan infrastruktur kelistrikan dan pengendalian inflasi. Keputusan ini diambil sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah.
Bupati Pegunungan Bintang, Spei Yan Bidana, ST., M.Si, menyampaikan bahwa alokasi anggaran ini merupakan cerminan komitmen pemerintah daerah terhadap sektor perindustrian, perdagangan, koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang terintegrasi dalam program Dinas Perindakop.
Prioritas utama dalam APBD 2026 adalah rehabilitasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dan perbaikan jaringan listrik yang ada. Program ini akan didanai melalui Dana Otonomi Khusus (Otsus), dengan tujuan untuk meningkatkan keandalan dan ketersediaan pasokan listrik di seluruh wilayah Pegunungan Bintang.
“Investasi dalam infrastruktur kelistrikan merupakan langkah krusial untuk mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan pasokan listrik yang stabil, diharapkan sektor industri, perdagangan, dan UMKM dapat berkembang lebih pesat,” ujar Bupati Spei Yan Bidana.
Foto MP:Bupati kabupaten Pegunungan Bintang, Spei Yan Bidana, ST., M. Si., saat menyampaikan sambutan di gedung DPRD Pegubin, Saat Sidang paripurna pembahasan APBD tahun 2026
Selain itu, Bupati Spei,APBD 2026 juga mengalokasikan dana untuk sosialisasi kebijakan kelistrikan, mendukung program PLN Otsus, serta program Super Sun yang bertujuan meningkatkan rasio elektrifikasi di kabupaten. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk memastikan akses listrik yang merata bagi seluruh masyarakat Pegunungan Bintang.
“Dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah, APBD 2026 memberikan perhatian khusus pada pengendalian inflasi. Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang akan memperkuat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan melaksanakan operasi pasar secara berkala untuk menjaga harga barang kebutuhan pokok tetap terjangkau oleh masyarakat, “tutur bupati.
Pengendalian inflasi merupakan bagian penting dari pengelolaan APBD yang bertanggung jawab. Kami berkomitmen untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan.
Menurut nya,APBD 2026 juga mengalokasikan anggaran untuk peningkatan dan penguatan koperasi serta UMKM. Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang akan memberikan dukungan berupa pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan bagi koperasi dan UMKM agar dapat berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah.
Bupati Spei menambahkan bahwa program-program yang didanai melalui APBD 2026 ini diselaraskan dengan program-program nasional, seperti program PLN Otsus, untuk mencapai sinergi yang optimal dan efektivitas penggunaan anggaran.
“Penyusunan APBD 2026 ini telah melalui proses yang transparan dan akuntabel, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2026 telah disampaikan kepada DPRD untuk pembahasan dan kesepakatan bersama, “ungkap nya.
Rapat paripurna pembahasan APBD tahun 2026 ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Sekda, Asisten I dan II, seluruh Kepala OPD, pimpinan satuan TNI-Polri, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta tamu undangan lainnya. Kehadiran ketua-ketua komisi, fraksi, serta seluruh anggota DPR Pegubin juga menambah makna penting acara ini. *(An)
Tidak ada Respon