JAYAPURA (Mandalapapua.id) – Rencana aksi rakyat yang akan digelar di Kabupaten Pegunungan Bintang pada Rabu (20/5) menjadi sorotan publik, setelah seorang mahasiswa Universitas Cenderawasih Papua sekaligus anak asli daerah, Binius Kakyarmabin, mengeluarkan pernyataan yang mengajak untuk menguji kemurnian aksi tersebut.Menekankan bahwa kritik terhadap pemerintah adalah hak warga negara dalam demokrasi, namun gerakan rakyat harus benar-benar mewakili aspirasi luas dan tidak tercampuri kepentingan tertentu.
Dalam pernyataan yang diterima Mandalapapua.id pada Minggu (17/6/2026), Binius menyampaikan bahwa rencana aksi yang sedang disiapkan masih memiliki banyak kekeliruan yang perlu diperhatikan. “Rencana aksi yang sedang digodok ini belum jelas dan penuh dengan kekeliruan , baik dari segi proses penyusunan maupun substansi yang ingin disampaikan,namun tetapi setiap orang berhak menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah.
Ia menjelaskan bahwa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati telah berjalan dua periode penuh, sehingga berbagai persoalan yang muncul saat ini merupakan akumulasi dari masa lalu. “Semua persoalan hari ini adalah akumulasi dari periode pertama, bahkan kini pemerintah telah memasuki tahun ketiga periode kedua! Kritik terhadap pemerintah adalah hak kita semua, namun harus melalui mekanisme yang terorganisir, terstruktur, dan benar-benar mewakili aspirasi rakyat luas,” tegasnya.
Menurut Binius, salah satu kekhawatiran utama adalah proses penyusunan aksi yang terkesan muncul secara tiba-tiba tanpa tahapan konsolidasi yang jelas di tingkat distrik maupun kampung. Tidak ada tanda adanya proses manajemen aksi yang matang, mulai dari tahap lobi, pengumpulan aspirasi massa, hingga koordinasi dengan berbagai elemen masyarakat. “Seolah-olah aksi ini dibuat dalam hitungan hari saja ,tanpa pemikiran mendalam tentang dampak dan tujuan yang sebenarnya!” tukasnya.
Binius juga mengangkat kekhawatiran terkait penggunaan nama Dewan Adat dalam aksi tersebut.Bahwa posisi dan legitimasi Dewan Adat saat ini belum sepenuhnya definitif, bahkan terdapat beberapa kelompok yang sama-sama mengklaim sebagai representasinya yang sah. “Posisi dan legitimasi Dewan Adat saat ini belum sepenuhnya jelas! Hal ini perlu diperhatikan agar nama Dewan Adat tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu,” ujarnya.
Ia menyoroti mengapa hanya satu kelompok yang tampil sebagai penanggung jawab aksi, sementara unsur Dewan Adat lainnya tidak dilibatkan. “Hal ini tidak bisa tidak memunculkan pertanyaan apakah ada kepentingan tertentu yang sedang berperan di baliknya.Kita juga harus terbuka bahwa setiap kelompok memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi mereka,” katanya.
“Adanya kontradiksi sikap yang perlu diperhatikan dari pihak yang kini menggerakkan aksi. “Ketika mahasiswa beberapa kali melakukan aksi untuk menyuarakan aspirasi rakyat, justru ada pihak yang mengaku sebagai Dewan Adat yang menyangkal dan tidak mendukung. Namun kini mereka sendiri yang menjadi penggagas aksi rakyat , hal ini mungkin akan menimbulkan keraguan di tengah masyarakat, namun kita tetap harus mendengarkan apa yang ingin mereka sampaikan,” jelasnya.
Sebagai dasar untuk menguji kemurnian aksi tersebut, Binius merinci beberapa poin yang perlu diperhatikan publik:
– Tidak adanya tahapan lobi dan konsolidasi yang jelas dan transparan
– Hanya satu pihak Dewan Adat yang terlibat, sementara yang lain diabaikan
– Tidak ada struktur Koordinator Lapangan (Korlap) resmi yang bisa dimintai pertanggungjawaban
– Tidak terlihat keterlibatan Organisasi Kemasyarakatan Papua (OKP), kelompok Cipayung, maupun ormas masyarakat lainnya
– Keterlibatan mahasiswa tidak melalui proses konsolidasi bersama dengan lembaga mahasiswa setempat
“Pada prinsipnya, kritik terhadap pemerintah adalah bagian tak terpisahkan dari demokrasi kita. Namun gerakan rakyat harus dibangun secara terbuka, terorganisir, dan benar-benar lahir dari aspirasi masyarakat – bukan gerakan yang didorong oleh kepentingan kelompok tertentu. Kita harus bisa membedakan antara perjuangan rakyat yang murni dengan aksi yang memiliki tujuan tersembunyi,” tandas Binius.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat Pegunungan Bintang untuk tetap tenang, berhati-hati, dan tidak mudah terbawa emosi atau provokasi. “Mari kita jaga daerah kecil ini dengan cinta yang besar! Kritik adalah hak kita, namun kita juga harus menjaga stabilitas dan keharmonisan agar pembangunan bisa berjalan dengan baik. Jangan mengulangi cerita masa lalu yang hanya merugikan rakyat sendiri!” pungkasnya.*(An)
Tidak ada Respon