Oksibil,Mandalapapua.id – Guna mewujudkan pemerintahan kampung yang lebih baik dan akuntabel, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (DPMPK) Kabupaten Pegunungan Bintang (Pegubin) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bagi sejumlah ketua dan anggota BPD dari empat distrik, yaitu Oksibil, Kalomdol, Serambakon, dan Iwur. Kegiatan yang diselenggarakan di Gedung Soskat Oksibil pada Selasa (04/November/2025) ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan implementasi tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) BPD dalam mengawasi pembangunan kampung secara lebih optimal.
Kepala Dinas DPMPK Pegubin, Andreas Tapyor, SE,.M.Sos, secara langsung membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Andreas Tapyor menekankan pentingnya peran BPD sebagai representasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Kepala Dinas DPMPK Pegubin, Andreas Tapyor, SE.,M.Sos ,saat memberikan sambutan kepada BPD di Gedung Soskat Oksibil, selasa,04 November 2025
“BPD adalah mitra penting pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas BPD menjadi kunci untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik dan akuntabel,” ujar Andreas Tapyor.
Ketua Panitia kegiatan yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Kampung (Pemkam) DPMPK Pegubin, David Kalaka, S.IP.M.Si, menjelaskan bahwa Bimtek ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada anggota BPD mengenai Tupoksi BPD yang meliputi:
Kepala Bidang Pemkam Dinas DPMPK Pegubin David Kalaka, S.IP.M.Si
-Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
– Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Ranperdes) bersama Kepala Desa.
– Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa (Perdes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
– Mengusulkan pemberhentian Kepala Desa.
“Kami ingin memastikan bahwa anggota BPD memiliki pemahaman yang mendalam mengenai peran dan tanggung jawab mereka. Dengan demikian, mereka dapat menjalankan Tupoksi BPD secara efektif dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan desa,” jelas David Kalaka.
Sekretaris Dinas DPMPK Pegubin, Jeckson Y Kasipmabin, S.IP., yang juga bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, menyampaikan materi mengenai mekanisme pengawasan BPD terhadap pengelolaan dana desa.
Ia menekankan pentingnya BPD untuk proaktif dalam mengawasi setiap tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.
“BPD memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai pengelolaan dana desa. BPD juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada masyarakat desa,” tegas Jeckson.
Engelbertus Uropmabin, ketua BPD Kampung Kabiding, memberikan apresiasi terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh DPMPK Pegubin. Menurutnya, Bimtek ini sangat bermanfaat bagi anggota BPD dalam memahami Tupoksi mereka di kampung masing-masing.
“Kami sangat bersyukur karena apa yang disampaikan oleh Dinas ini membuka pikiran kami untuk memahami fungsi dan tugas pokok kami sebagai BPD. Selama ini, belum semua kampung memiliki pemahaman yang mendalam terkait peran BPD,” ujar Engelbertus.
Engelbertus juga menyampaikan harapannya agar DPMPK Pegubin dapat memberikan perhatian yang lebih besar kepada BPD, termasuk dalam hal penyediaan seragam dinas dan peningkatan anggaran operasional.
“Saya berharap agar kami juga diperhatikan seperti halnya kepala kampung, termasuk dalam hal penyediaan seragam dinas dan peningkatan anggaran. Selain itu, saya juga berharap agar para kepala kampung juga diikutsertakan dalam kegiatan seperti ini, agar mereka juga memahami Tupoksi BPD dan tidak mengambil alih peran kami,” pesannya.
Kegiatan Bimtek ini dihadiri dan disaksikan oleh sejumlah Kepala Bidang dan staf Dinas DPMPK Pegubin, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pemerintahan di tingkat desa.
Dengan adanya Bimtek ini, diharapkan anggota BPD dapat menjalankan Tupoksi mereka secara lebih profesional, sehingga dapat mewujudkan pembangunan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Pegunungan Bintang. (Redaksi)
Tidak ada Respon