#Berhentilah Berbohong!
_Jangan Sekali-Kali Jual nama NKRI untuk mengenjar Nafsu Kekuasaan di Papua_
Oleh: Samuel Kabarek
MANDALAPAPUA.COM—-Pak Ketua Umum Golkar, Pak Airlangga Hartarto, Pak Ketua PLT Golkar Papua Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Pak Komjen Paulus Waterpauw dan pengurus Golkar di tempat. Apa kabar semua? Doa saya kiranya Kasih Tuhan senantiasa menyertai kita semua.
Perkenalkan Saya Samuel Kabarek, Mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Jayapura. Melalui tulisan ini, saya coba hadir menyampaikan pandangan saya, apa yang saya lihat, dengar dan saksikan tentang situasi Papua khususnya seputar dinamika Golkar dalam mengusung Calon Wakil Gubernur Papua setelah kepergian Alm. Klemen Tinal pada 25 Mei 2021. Maaf, saya akan menyampaikan secara terbuka apa adanya. Demikian pengantar awal ini saya menyampaikan.
Pada 4 September 2021 di Jayapura Papua, Pak Airlangga Hartarto, Menko Ekonomi yang juga ketua Umum Partai Golkar, menyampaikan bahwa Kursi Wakil Gubernur Papua adalah milik Golkar. “Alasannya kan jelas, almarhum Klemen Tinal adalah kader Golkar dan ini harus didorong. Kekosongan kursi itu jatah Golkar.“ Selanjutnya “……Kita Punya Dua Paulus, Satu Calon Wakil Gubernur. Ada dua kesamaan, satu sama-sama Paulus dan satu sama-sama Bintang Tiga. Satu Dari Coklat Satu Dari Hijau. Jadi sebetulnya ini melengkapi Kuning…” kata Pak Airlangga di sela-sela sambutannya dalam kegiatan vaksinasi di Partai Golkar Papua yang disambut tepuk tangan gembira warga dan kader yang hadir.
Kami tidak kaget dengan ungkapan Pak Hartarto tadi sebab pada kurun waktu beberapa waktu belakangan ini berbagai manufer terus dilakukannya untuk mendorong Komjen Paulus Waterpauw (PW) sebagai Calon Wakil Gubernur Papua. Banyak kader Golkar selama ini yang berkeringat menjaga dan merawat partai berlambang pohon beringin ini, terpaksa tahan kekecewaan mendalam.
Pertanyaan sederhana bagi kami ialah *mengapa secara tiba-tiba nama Komjen Paulus Waterpauw mencuat dan menyalib calon Wagub lainnya? Apakah majunya Paulus Waterpauw murni harapan DPD Golkar dan rakyat Papua untuk kemajuan Papua atau demi dan untuk kepentingan elit politik di Jakarta? Apakah meninggalnya Wakil Gubernur Papua, yang juga Ketua DPD Golkar Papua merupakan bagian dari scenario elit Jakarta dan kepentingan yang bersangkutan?* Tiga pertanyaan ini perlu dijawab secara jujur oleh kita masing-masing. Hal yang pasti bahwa alam Papua dan rakyat sedang mengikuti dengan seksama.
*Mengapa Komjen Paulus Waterpauw bercongkol di Golkar Papua*
Saat penjaringan Calon Wagub yang mulai bergulir pada awal Juni hingga pertengahan July 2021 mucul 5 nama dari Partai Golkar. Mereka itu adalah Fernando Yansen Tinal, Trivena Tinal, Kenius Kogoya, Ones Pahabol dan Paskalis Kossay. Nama Komjen Paulus Waterpauw baru muncul sebagai Calon Wagub Papua, 21 July 2021 melalui Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Golkar Papua, Max Richard Krey yang kemudian mengumumkan enam nama. Menurut Krey, lima orang lainnya adalah kader partai Golkar.
“Dari DPD Golkar Papua sendiri ada 6 nama Cawagub yang Golkar usulkan itu, Fernando Yansen Tinal, Trivena Tonal, Jhon Tabo, Kenius Kogoya, Ones Pahabol, Paskalis Kossay dan Komjen Pol. Paulus Waterpauw.”
Pada akhir Mei 2021, beberapa hari setelah meninggalnya Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, Mendagri Tito Karnavian telah bertemu, Pak Ketua Umum Golkar supaya partai Golkar mengusung Komjen Paulus Waterpauw untuk calon Wakil Gub. Papua. Setelah pertemuan tersebut, PDIP, Golkar maupun pak Tito berbagai upaya telah dilakukan dalam memuluskan Komjen Paulus Waterpauw.
Pada pertengahan Juni 2021 Ahmad Doli Kurnia Tandjung (Wakil Ketua Umum Partai Golkar) ditunjuk PLT Ketua Golkar Papua. Pada 26 Juni 2021, Kurnia Tandjung mengunjungi Papua. Dalam kunjungannya tersebut, Doli Kurnia yang bertindak sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Partai Golkar Provinsi Papua.
Misi PLT Ketua Golkar jelas apapun ceritanya mesti mengamankan kepentingan elit Politik Jakarta, yang sudah digariskan oleh Mendagri melalui Ketua Umum Golkar pada akhir Mei 2021. Oleh sebab itu, Ahmad Doli Kurnia Tandjung selaku PLT tampa mempertimbang 5 nama yang sudah mengemuka sebelumnya, mendorong dua nama yang muncul dari belakang, Komjen Paulus Waterpauw dan John Tabo.
Banyak kader Golkar termasuk keluarga besar Tinal, kecewa, marah bercambur sedih, tetapi apa daya mereka. Mereka mesti menelang pil pahit.
Pada 8 Agustus 2021, DPD Partai Golkar Provinsi Papua menggelar jamuan kasih di markasnya Kota Jayapura. Pada kesempatan tersebut, memutuskan Paulus Waterpauw sebagai calon wakil Gubernur mewakili Partai Golkar. Alasan penunjukan Waterpauw, menurut ketua PLT Golkar, semata-mata untuk kepentingan NKRI.
“Saya bisa pastikan keputusan DPP Partai Golkar ini, salah satu alasan utama adalah Partai Golkar masih punya komitmen untuk menjaga keutuhan NKRI. Kepentingan yang dikedepankan dengan keputusan ini adalah bagaimana Golkar tetap merasa bahwa Papua ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI, maka itu menjadi salah satu pertimbangan keputusan apapun, termasuk keputusan dua nama Cawagub ini. Jadi, Golkar mengedepankan kepentingan Negara Indonesia.”
Sayang NKRI, seandainya engkau itu manusia dan bisa bersuara pasti akan mengatakan sesungguhnya apakah untuk kepentingan dirinya (NKRI-nya) atau untuk kepentingan yang berbicara atas namanya. Itu lagu lama, yang selalu dinyanyikan manusia-manusia serakah demi kekuasaan dan perut untuk menguras kekayaan Papua dan menindas manusia Papua.
*Untuk Kepentingan Siapa PW di Majukan?*
Pertanyaannya ialah untuk kepentingan siapa PW di majukan Cawagub Partai Golkar di Papua? Jawabannya singkat! Majunya Komjen Paulus Waterpauw sebagai calon wakil Gubernur dari Partai Golkar bukan untuk kepentingan rakyat Papua, melainkan kepentingan elit partai Golkar, kepentingan elit Jakarta termasuk Menteri Dalam Negeri.
Pada PEMILU dan Pilpres 2024, partai Golkar mempunyai kepentingan suara di Papua sebagai modal awal untuk memajukan Pak Ketua Umum Golkar sebagai calon Presiden dari Golkar. Sedangkan dari sisi kepentingan Pak Tito ialah a). Mengamankan investasi di Papua secara khusus Merauke, b). Sebagai modal untuk maju calon Presiden atau wakil Presiden pada 2024, c). Ada dugaan Pak Tito akan berpasangan dengan Pak Airlangga Hartarto. Selama ini, Partai Golkar, PDIP dan beberapa partai lainnya merasa terusik dan terancam di Papua karena saat ini Gubernur Lukas Enembe adalah Ketua Partai Demokrat. Jadi kedua elit nasional ini (Pak Hartarto dan Tito) mengusung Paulus Waterpauw sebagai batu loncatan dalam mengamankan kepentingan partai politik Golkar, investasi Tito dan Pilpres 2024 Hartarto dan Tito.
Dalam konteks kepentingan elit politik partai dan elit-elit nasional tadi, PW dimajukan sebagai tameng untuk berhadapan dengan Gubernur LE.
Sementara para elit politik, birokrasi, keamanan dan pemerintahan di pusat berlindung dibelakang PW untuk mengganggu psikologi LE selama ini, khususnya sejak akhir periode pertama 2017 hingga September 2021.
Rakyat Papua, telah menyaksikan bagaimana sejak Feberuari 2017 berbagai manufer PW digalakkan dengan menggalang kekuatan KPK RI, Polda Papua, Mabes Polri dan BIN untuk mengganjal Lukas Enembe dengan kasus korupsi, OTT dan banyak peristiwa lainnya tetapi tidak membuahkan hasil.
*Engkau selalu Berlindung di Belakang Institusi*
Sejak 2017, selama kurang lebih empat tahun ini PW secara langsung maupun tidak langsung telah bermain untuk menjerat Lukas Enembe. Ini beberapa fakta yang sudah terbuka di hadapan publik, diantaranya:
1. Pada 2 Februari 2017, dengan dalil dugaan penyimpangan korupsi Proyek Jalan Kemiri-Depapre, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di Kawal personil Brimob Polda Papua, melakukan penggeledahan di ruang kerja Gubernur Lukas Enembe. Ketika peristiwa ini terjadi Gubernur Enembe langsung menelpon PW untuk berhenti melakukan cara-cara tidak terpuji. Sebab jika ingin maju Calon Gubernur, mesti terlibat penuh membesarkan partai dan maju pun melalui partai bukan sebaliknya menggunakan kekuasaan untuk kepentingan politik.
Pada saat yang sama, Gubernur Enembe juga menyampaikan pesan tegas kepada KPK, supaya mereka berhenti menunggangi kepentingan Politik sebab apabila memperjuangan kepentingan politik maka dirinya ‘siap perang.’
2. Pada Juni 2017, Lukas Enembe hadir di Kabupaten Tolikara sebagai ketua Ketua DPD Demokrat memberikan dukungan Kepada Pasangan Calon Usman Ginungga. Namun beberapa waktu kemudian, pada 1 July 2017, Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Amar mengumumkan secara sepihak status tersangka terhadap Bapak Lukas Enembe.
Pengumuman ini dilakukan sebagai alasan menjegal Gubernur Enembe untuk periode kedua Gubernur Papua. Sementara kepala Kejaksaan Tinggi Papua pada saat yang sama menegaskan bahwa peristiwa Tolikara sudah kadarluarsa. Masalah belum selesai, sebab pada saat pimpinan Partai Demokrat mengurus SKCK di Polda Papua, pihak polda mempertanyakan dan mempersoalkan status tersangka peristiwa Tolikara tersebut. Di sinilah mereka jadikan alasan namun setelah diberikan penjelasan akhirnya pihak Polda Papua menerinya dan telah menerbitkan SKCK untuk Gubernur Lukas Enembe sebagai Calon Gubernur Periode ke dua.
3. Pada 18 Agustus 2017, Direskrim Markas Besar Polri melayangkan surat pemanggilan kepada Gubernur Lukas Enembe sehubungan dengan Dana Bantuan Beasiswa Mahasiswa Papua di Luar Negeri. Diduga pemenggilan Gubernur Lukas Enembe oleh Direskrim Mabes Polri ini terjadi setelah dua peristiwa sebelumnya oleh KPK dan Polda Papua tidak berhasil menjerat Gubernur Lukas Enembe.
Oleh sebab itu, mereka bermain supaya diambil alih oleh Reskrim Mabes Polri supaya ini jalan terakhir menjegal Gubernur Lukas Enembe. Lagi-lagi waktu itu tidak terbukti, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menerbitkan SP3 untuk Gubernur Lukas Enembe.
4. Pada 5 September 2017, terjadi pertemuan antara Gubernur Lukas Enembe dengan Kepala BIN, Jenderal Budi Gunawan di rumah Dinas Kepala BIN. Turut hadir dalam pertemuan ini Kapolri, Jenderal Tito Karnavian, Wakapolri dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Paulus Waterpauw.
Pada saat pertemuan Kepala BIN meminta Gubernur Lukas Enembe menandatangani surat yang berisikan 16 point. Berhubung langkah hukum melalui KPK, Polda Papua dan Mabes Polri tidak berjasil maka langkah lain yang ditempuh ialah melalui BIN. Melalui BIN, memaksa Gubenur Enembe untuk berpasangan dengan Irjen Paulus Waterpauw. Selain itu, memenangkan PEMILU dan PILRES di Papua untuk PDIP dan Presiden Jokowi. Peristiwa ini membuat Presiden SBY marah dan telah membentuk Tim investigasi Partai Demokrat yang dipimpin Benny Kaharman. Usai pertemuan, Lukas Enembe tetap maju dengan pasangan sebelumnya, yakni Klemen Tinal dan bukan dengan Paulus Waterpau sebagaimana pemaksaan oleh BIN.
5. Setelah satu tahun dilantiknya Gubernur Lukas Enembe untuk periode kedua, pada 2 Februari 2019, di Hotel Borobudur Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi mencoba melakukan upaya OTT (Operasi Tangkap Tangan) terhadap Gubernur Lukas Enembe, namun operasi ini gagal serta 2 orang penyidik KPK ditangkap dan dibawa ke Polda Metro Jaya.
Nampaknya orang dalam dari partai Demokrat dan anggota DPRP bermain dengan PW dan KPK dengan mengirim informasi tempat pertemuan dan posisi Gebernur Lukas Enembe. Berdasarkan informasi tersebut KPK telah membentuk Tim untuk melakukan OTT terhadap Lukas Enembe. Upaya ini pun sial. Sebaliknya 2 staf KPK ditangkap oleh Staf Gubernur Lukas Enembe kemudian dibawa ke Polda Papua.
6. Pada 2 October 2019, pihak tertentu dengan sengaja melakukan pengembosan Ban Mobil untuk mencelakakan Gubernur Enembe di Hotel Horizon Kotaraja, Jalan Raya Abepura-Kotaraya, Jayapura pada saat Gubernur Lukas Enembe hadiri serah terima jabatan Kapolda, dari Irjen, Rudolf Alberth Rodji kepada Irjen Paulus Waterpauw. Pasca kejadian Gubernur Lukas Enembe telah memerintahkan PW sebagai Kapolda Baru untuk mengusut tuntas peristiwa pengembosan ini, namun sampai dengan 3 tahun ini tidak ada hasil yang diumumkan oleh PW.
Banyak kalangan termasuk internal Partai Demokrat mempertanyakan dan marah atas peristiwa ditengah kota, di depan mata ini tetapi sengaja didiamkan begitu saja.
Beberapa peristiwa seperti diangkapkan di atas, ancaman melalui lembaga-lembaga hukum (KPK, Polda dan Polri), ancaman jabatan dan nyawa terhadap Gubernur Lukas Enembe terjadi di depan mata dan satu pun tidak diungkapkan kepada publik.
*Supaya Anda Ketahui, Pak Kelemen Tinal sejak 2013 tidak membawa Golkar untuk Berpasangan dengan Lukas Enembe*
Pak Ketua umum Golkar, PLT. Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan Pak Paulus Waterpauw mungkin Anda lupa atau pura-pura tidak tahu. Malahan terkesan mulai memutar-balikan fakta sesungguhnya. Pada beberapa kesempatan Pak Ketua Umum Golkar, PLT Ketua Golkar dan sejumlah orang melakukan pembohongan publik, seakan-akan partai Golkar adalah partai Pengusung LE dan KT sejak 2013, saat periode pertama mereka berdua maju.
Pada 9 Agustus 2021, PLT Ketua DPD Golkar Papua, Pak Ahmad Doli Kurnia Tandjung kepada para kader saat santap siang bersama yang turut dihadiri juga Paulus Waterpauw dan John Tabo menegaskan berikut ini,
“Saya juga menegaskan beberapa kali, termasuk dengan pak Lukas Enembe sebagai Gubernur, saya mengatakan pak Gubernur, pasangan Lukas Enembe dan Alm Klemen Tinal itu dibangun berdasarkan konsensus pada tahun 2013. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Ketua DPD Partai Golkar dan Calon Gubernur adalah Ketua DPD Partai Demokrat, kemudian dalam Pilkada itu memang sampai 2018 dianggap sukses, kemudian berkomitmen kembali. Waktu itu saya ingat juga, pak Klemen sebenarnya bisa maju sendiri, tapi untuk kepentingan negara, rakyat dan Papua, Golkar waktu itu mengalah dan mengikhlaskan mendukung pak Lukas Enembe kembali sebagai calon gubernur dan pak Klemen Tinal sebagai calon wakil gubernur sampai selesai tahun 2023.”
Narasi yang dibangun macam ini manusia ahistoris dan jelas-jelas melakukan pembohongan publik. Pada 2013, almarhum Klemen Tinal yang saat itu menjabat Bupati Timika, sebelumnya telah melakukan berbagai manufer, sosialisasi terbuka tertutup, menyelenggarakan berbagai kegiatan termasuk turnamen futsal. Beliau waktu itu berharap, partai Golkar bisa mengusungnya maju Papua satu pada Pilgub 2013. Namun semua kerja keras, pengorbanan uang, tenaga, waktu menjadi hampa. Sebab saat itu Partai Golkar pada menit-menit terakhir Pak Habel Suwae melakukan Loby melalui Pak Mulyadi selaku penasehat Golkar menghubung kepada Aburizal Bakrie sehingga SK DPP Golkar bukan jatuh kepada Klemen Tinal melainkan _pasangan Habel Melkias Suwei-Jop Kogoya._
Kejadian ini membuat Klemen Tinal kecewa berat, frustrasi dan marah kepada DPP Golkar. Dalam situasi demikian dengan hati Kasih, *Lukas Enembe, Partai Demokrat merangkul Klemen Tinal sebagai Calon Wakil Gubernur* , yang di usung Partai Demokrat dengan Partai Koalisinya diantaranya Partai PKS.
Dilihat dari pasangan yang maju pada 2013 sebagai berikut, pasangan _Lukas Enembe-Klemen Tinal, Habel Melkias Suwae-Yop Kogoya, MR Kambu-Blasius Pakage, Alek Hesegem-Marthen Kayoi, Wellington Wenda-Waynand Watori dan Noak Nawipa-Jhon Wob._
Jadi Partai Golkar sejak awal 2013 tidak masuk sebagai partai pengusung Lukas Enembe dan Klemen Tinal melainkan Partai Golkar mengusung pasangan Habel Melkias Suwae-Yop Kogoya.
Klemen Tinal merebut sebagai Ketua DPD Golkar melalui sidang luar biasa DPD Partai Golkar yang diselenggarakan di Kantor DPP Golkar di Jakarta pada 2016. Setelah itu Klemen Tinal kembali terpilih lagi sebagai Ketua DPD Golkar Papua pada 10 Maret 2020 untuk periode 2020-2024.
Demikian juga untuk pencalonan periode kedua, Golkar hampir nyaris tidak mengusung pasangan Lukas Enembe-Klemen Tinal, sebaliknya Golkar Papua hampir mungusung Paulus Waterpauw. Namun pada menit-menit terakhir Paulus Waterpauw mengundurkan diri dari Cagub Golkar dan lebih memilih menjadi Kapolda Medan, Sumatera Utara.
Setelah kepergian PW, Golkar kembali mulai mendekati Klemen Tinal. Saat itu terjadi negosiasi yang alot. Desas-desusu saat itu, DPP pasang mahar yang cukup mahal. Semua dilakukan dengan tulus oleh Klemen Tinal. Jadi apakah DPP Golkar mengusung Klemen Tinal yang maju periode ke dua berpasangan dengan Lukas Enembe dengan tanpa tangan kosong?
Ingatlah bahwa semua telah lunas di bayar oleh Lukas Enembe dan Klemen Tinal pada 2017. Demikian juga partai koalisi lainnya. Bertolak dari fakta demikian Partai Golkar tidak punya kewenangan apa pun untuk mengklaim untuk mengusung Paulus Waterpauw. Apalagi PW bukan kader partai Golkar namun sebaliknya PW yang dianggap orang luar partai yang masuk numpak lewat untuk merebut kepentingan kekuasaan.
*Jangan Terus melakukan Pembohongan Publik dan Menjual NKRI*
Pak Hartarto, Pak Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan Pak Paulus Waterpauw jangan klaim kursi Wagub dengan melakukan pembohongan publik. Jangan sekali-kali memutarbalikan fakta. Jangan jual nama NKRI, untuk mengejar jabatan, kekuasaan pribadi, investasi, kepentingan partai.
Pak Hartarto, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Pak Paulus Waterpauw juga Pak Tito Karnavian jangan juga pakai institusi Kepolisian, KPK, jabatan Menteri untuk mengancam dan menekan Papua, Gubernur Papua, Pimpinan dan Anggota DPRP-Papua, Ketua-ketua Partai di Koalisi di Papua. Ingatlah, NKRI bukan milik pribadimu, keluargamu, partaimu untuk dijadikan alat mengancam, memuluskan nafsu kekuasaan. _Gubernur Lukas Enembe, Pimpinan dan anggota DPRP, Partai Demokrat, Partai Pengusung juga bersumpah, berdiri dan kerja demi rakyak dan Indonesia, demi NKRI. Mereka siang malam, tahan panas dan dingin jaga NKRI di Papua._ Sudah waktunya berhenti berbohong!
Kiranya Tuhan Mengampuni Kita dan memberikan kebijaksaan untuk melihat Papua dengan Hati Kasih tanpa ada kepentingan partai, kepetingan pribadi untuk dan atas nama….. Amin!
Tidak ada Respon