JAYAPURA, TRIBUNPAPUA.ID— Usai berakhirnya satu periode kepemimpinan Bupati Costan Oktemka dan Deki Deal dari kursi 01 dan 02 Kabupaten Pegunungan Bintang periode 2016-2020. Dalam kepemimpinan yang kurun waktu memakan lima tahun ini, memperlihatkan telah mengundang banyak kontroversi terkait pro-kontra atas kebijakan-kebijakan yang dinilai merugikan khalayak umum masyarakat Pegunungan Bintang. Hal ini dinilai dari kebijakan-kebijakanya yang sifatnya menguntungkan bagi pribadi dan pihak pendukungnya ketimbang mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan umum masyarakat.
Hal ini terlihat dari pengelolahan dana sistim“SATU PINTU” yang melahirkan datangnya mosi ketidakpercayaan rakyat Pegunungan Bintang, penilian rakyat dalam kebijakan politiknya yang sifatnya otoriter, terjadi ketimpangan di bidang EKOSOB, dinilai tidak ada keberpihakan terhadap anak daerah dalam meregrut Calon Pegawai Negeri Sipil, dinilai melakukan pergantian ASN sesuai kepentingan pribadi dan tanpa batas waktu, pembiaraan terus-menerus terhadap mahasiswa dalam biayah pendidikan, kurangnya tersediahnya sarana dan prasarana yang memadai, inkonsistensi terhadap Visi-Misi pro perubahan yang diusungnya dan diduga syarat dengan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme selama masa jabatanya (liht.Propapua.com, 24/11/2020).
Hal ini sudah menjadi konsumsi publik yang suda dilewati bersama. Dan kini masyarakat Pegunungan Bintang dalam penantian memilih kepemimpinan baru dalam wadah pemilihan umum yang akan bergulir pada 09 Desember 2020 mendatang . Dengan mengunggulkan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang periode 2021-2025 menjadi kompetisi berat yang kian lewati. Saatnya bakal Calon pun sudah bersedia dan siap bertarung dengan menentukan Basisi wilayah pemenang No. Urut 01 Spey Yan Birdana-Pieter kalakmabin dan Calon Buapti Petahana Costan Oktemka-Deki Deal. Bersama dengan gencar mengagendakan kampanye Visi-Misi disetiap wilayah daerah pemilihan demi mengambil simpati rakyat di Kabupaten Pegunungan Bintang yang sedang berlangsung.
Dalam kesempatan ini, banyak pihak mengharapkan agar bupati terpilih mendatang siapa pun dia, agar dapat membawah harapan hidup baru yang sekian lama dirindukan dan diharapkan akan terciptanya situasi hidup damai, berkeadilan, bersaudara, selayaknya satu keluarga dari sisi adat, agama dan budaya. Termasuk kebijakan-kebijakan politik yang penuh pro terhadap pembangunan dan keberpihakan terhadap anak daerah dari sisi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam demi menjamin kesejahteraan rakyat. Terutama pendidikan sebagai fokus utama sebab pendidikan adalah kunci dan ukuran untuk menentukan perkembangan dan kemajuan disuatu daerah. Hal ini ditegaskan Albino Singpanki dan Revol S. Uropkulin mewakili mahasiswa dalam keterangan pers yang diterimah media ini (Selasa, 24/11/2020).
Kepada media ini mengatakan pentingnya perhatian pemerintah terhadap revolusi pendidikan. Sebab “pada hakikatnya pendidikan adalah kunci dan tolok ukur pembangunan daerah. Dimana pun, kapan pun dan siapa pun yang menentukan arah pembangunan suatu daerah kearah yang lebih baik atau buruk adalah seberapa banyak suatu pemerintah daerah mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dalam kurun waktu yang dipercayakan. Hal ini dapat diukur dari diperolehnya gelar Strata Satu (S1) dan S2 bahkan ditingkat Doktoral dalam setiap tahun. Bahkan sebelum itu pendidikan di tingkat Taman Kanak-kana hingga PT dan memperoleh lapangan kerja menjadi penentu terciptanya sumber daya manusia. Mengingat ini pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memperhatikan pendidikan anak semenjak peserta didik mulai mengenyam pendidikan sejak TK,SD, SMP, SMA, PT hingga selesai pun pemerintah masih memfasilitasi lapangan kerja bagi anak daerah.
Guna mendukung pernyataan tersebut, lebih lanjut Singpanki menegaskan perhatian besar pemerintah terhadap guru-guru sebagai peletak dasar adalah penting dan mendesak, sebab kualitas guru akan sangat menentukan kualitas anak. Hal lain yang disayangkan Singpanki adalah kurangnya perhatian sarana berupa tempat/asrama Putri Pegunungan Bintang sebagai salah satu sarana pendukung dan penentu bagi generasi muda putri-putri asal Pegunungan Bintang yang selama ini di abaikan.
Hal yang sama disayangkan oleh Revol Uropkulin selaku mahasiswa dan pemerhati pendidikan bagi kaum perempuan Pegunungan Bintang terutama bagi mereka yang menuntut ilmu di ibu kota Provinsi Papua ini. Tidak hanya itu, Singpanki dan Revol juga menyayangkan pembiaraan pemerintah terhadap organisasi mahasiswa-mahasiswi HIMPETANG kian macet dan kehilangan arah. Pada hal organisasi besar ini sebagai wadah guna mendidik dan membina setiap mahasiswa yang memiliki jiwa kepemimpinan yang cerdas, terlatih dan terampil sebagai calon-calon pemimpin daerah nantinya. Akibat dari itu banyak yang putus kuliah, ada yang cuti 2-3 tahun, ada yang memilih nganggur dan pulang kampung. Selain itu juga minimnya jaminan kesehatan menghakibatkan meningkatnya tingkat kematian dikalangan mahasiswa, sulit terjangkaunya biaya transportasi kuliah, tagian pembiayaan kost yang menjulang tinggi, pembiayaan uang kuliah yang melebihi kapasitas kemampuan pendapatan orang tua (tandasnya/red).
Semua ini adalah akibat dari pembiaran pemerintah terhadap mahasiswa di setiap wilayah study di Papua, luar Papua maupun luar negeri. Jika hal ini diperhatikan maka dari Pegunungan Bintang bisa bersaing dengan daerah-daerah lain di Papua- Indoensia bahkan dunia untuk menunjukan kepada orang lain bahwa” Kami Juga Bisa”. Sebaliknya jika pemerintah tidak menghiraukan harapan kami ini maka penderitaan dan ketertinggalan akan terus dialami, orang pendatang akan terus intervensi dan mendominasi disetiap lini kehidupan di daerah Pegunungan Bintang dan anak daerah akan menjadi penonton setia walau mulut berbusa.
Melihat sejumlah hal yang kurang menguntungkan selama periode yang telah lewati, Singpanki dan Urokulin pun mengharapkan agar siapa pun pemimpin daerah terpilih nanti, agar lebih besar fokus perhatianya pada pendidikan. Karena sudah lama pendidikan dikorbankan.
Menghakiri wawancaranya, kedua agen of society control ini mengingatkan kepada seluruh rakyat Pegunungan Bintang agar memilih calon pemimpin sesuai dengan hati nurani. Memilih bukan karena intervensi pihak luar dan bukan juga karena keluarga, suku dan agama atau karena uang melainkan memilih karena peduli daerah. Juga kepada pasangan calon agar usai pemilihan dapat bersatu kembali sebagai satu keluarga selayaknya sosok kepalah keluarga yang menjamin tatatertip, kesejahteraan dan kedamaian keluarga besar yang terdiri dari beragam wilayah, suku yang tentunya memiliki karakter yang berbeda-beda. Kiranya selalu dijiwai dengan nilai cinta kasih dan norma hidup dari AP I WOL yang sudah lama terjalin bersama dalam AP I WOL sebagai sumber jalinan hidup “Sep Depep, Ne Depa, Sep Werep Ne Wera. Kiranya menjadi nilai yang menjiwai tali persaudaraan antar kita sebagai anak putera daerah bukan lawan.
Reporter: Erik Bitdana
Tidak ada Respon