OKSIBIL,(MANDALAPAPUA.ID) Dinas Kesehatan Kabupaten Pegunungan Bintang (Pegubin), Provinsi Papua Pegunungan, mencatat 603 orang terdiagnosis HIV/AIDS sepanjang tahun 2026. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2025 yang mencatat 431 kasus, sehingga menjadi sinyal penting bahwa upaya pencegahan, deteksi dini, dan pendampingan masih perlu diperkuat secara menyeluruh.
Data tersebut disampaikan Koordinator sekaligus Penanggung Jawab Program IMS dan HIV/AIDS Dinas Kesehatan Pegubin, Phampilia K.Kakyarmabin, S.Kep., Ns., M.KM., kepada wartawan usai kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi SIHA 2.1 di Gedung Gesaus, Oksibil, Kamis (30/7/2026).
Menurut Phampilia, peningkatan jumlah kasus tidak dapat dilepaskan dari berbagai tantangan yang masih dihadapi di lapangan. Sistem pelaporan belum sepenuhnya terintegrasi secara digital sehingga sebagian data masih dicatat secara manual. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi kecepatan pelaporan, tetapi juga menjadi tantangan dalam menghasilkan data yang lengkap dan tepat waktu sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Ia menjelaskan, tantangan berikutnya adalah keberlanjutan pengobatan. Sebagian pasien telah menjalani terapi, namun masih ada yang menghentikan pengobatan sebelum waktunya. Akibatnya, kondisi kesehatan mereka memburuk dan sebagian dilaporkan meninggal dunia.
Kenyataan ini menunjukkan bahwa penanganan HIV/AIDS tidak berhenti pada proses diagnosis, melainkan membutuhkan pendampingan yang berkesinambungan agar setiap pasien tetap memperoleh akses pengobatan dan dukungan yang memadai.
Dalam konteks tersebut, Dinas Kesehatan mendorong Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang untuk segera mengaktifkan kembali Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD). Kehadiran lembaga ini dinilai penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, menyatukan langkah berbagai pemangku kepentingan, serta memastikan setiap program pencegahan dan penanganan berjalan lebih efektif.
Di sisi pelayanan, Dinas Kesehatan terus memperluas akses pemeriksaan. Tiga puskesmas direncanakan menjadi layanan mandiri IMS dan HIV/AIDS. Sementara itu, melalui dukungan Dana Otonomi Khusus, pelayanan telah dilaksanakan di empat distrik, yaitu Kiwirok, Abmisibil, Oklip, dan Aboy. Meski demikian, data dari wilayah tersebut belum seluruhnya masuk ke sistem SIHA karena status layanan mandiri belum ditetapkan.
Phampilia juga menilai bahwa keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan dalam memperluas layanan hingga ke distrik-distrik terpencil dan kampung-kampung. Dukungan pembiayaan diperlukan agar kegiatan skrining, edukasi kesehatan, serta pendampingan masyarakat dapat dilakukan secara berkesinambungan dan menjangkau lebih banyak warga.
“Kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan merupakan langkah awal yang sangat penting. Dengan deteksi dini, penanganan dapat dilakukan lebih cepat sehingga peluang keberhasilan pengobatan juga semakin besar,” ujar Phampilia.
Peningkatan kasus HIV/AIDS hendaknya tidak hanya dipandang sebagai angka statistik, tetapi juga menjadi bahan evaluasi bersama terhadap efektivitas kebijakan, pelayanan kesehatan, edukasi masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor. Penanggulangan HIV/AIDS membutuhkan komitmen yang konsisten dari pemerintah, tenaga kesehatan, tokoh agama, tokoh adat, lembaga pendidikan, serta seluruh elemen masyarakat.
Dengan kerja sama yang kuat, upaya pencegahan dapat diperluas, stigma terhadap penyandang HIV/AIDS dapat dikurangi, dan kualitas layanan kesehatan dapat terus ditingkatkan demi melindungi kehidupan masyarakat Pegunungan Bintang.*(Aquino N)
Tidak ada Respon